PERATURAN PBJP TERBARU

 PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

Peraturan Presiden	Tentang	File
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download

Peraturan Menteri dan Peraturan LKPP	Tentang	File
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Download
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Download
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020	Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Download

Surat Edaran LKPP	Tentang	File
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2021	Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM JASA KONSTRUKSI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

1. Tanggungjawab berdasarkan hukum administrasi
2. Tanggungjawab berdasarkan hukum perdata
3. Tanggungjawab berdasarkan hukum pidana