FORMAT LAPORAN PENERAPAN RKK

LAPORAN PENERAPAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) DAN LAPORAN AKHIR PELAKSANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Berikut ini Contoh Format Laporan Penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Laporan Akhir Pelaksana Keselamatan Konstruksi (RKK), adapun penulis membuat format penerapan RKK dan laporan Akhir RKK ini, bertujuan mempermudah bagi rekan-rekan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

1. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keselamatan Konstruksi diartikan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi dan lingkungan. SMKK ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta mengadopsi ISO 45001:2018 dengan beberapa penyesuaian.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengamanatkan pada Pasal 3, bahwa tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi diantaranya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.

Selain itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada UU tersebut mengamanahkan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Pusat diberikan tanggungjawab atas penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (Standar K4) sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, serta kewenangan Pemerintah sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan

kemudian bahwa Standar K4 wajib untuk dipenuhi oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sesuai amanat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Baca Juga : Rencana Keselamatan Konstruksi  (RKK)

Bagi Pengunjung yang ingin mendapatkan Format File dalam Bentuk File Excel bisa menghubungi saya lewat kolom komentar dengan meninggalkan alamat email yg valid, dan bisa juga melalui Pesan WhatsApp di Pojok Kiri Bawah, semoga bermanfaat untuk para pengunjung, terima kasih.

Artikel Terkait